Langkah-langkah kontroversial Daendels

 Hasil gambar untuk Daendels

Pada akhir abad ke-18 terjadi perubahan di Eropa yang berpengaruh terhadap jajahan Belanda di Indonesia. Atas bantuan Prancis, Partai Patriot Belanda berhasil merebut dan membentuk pemerintahan baru. Pemerintahan baru itu disebut Republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Pemerintahan republik Bataaf menjadi bawahan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte.
Napoleon Bonaparte membentuk Koninkrijk Holland (Kerajaan Belanda) untuk menggantikan Republik Bataaf. Napoleon kemudian mengangkat adiknya yang bernama Louise Bonaparte untuk menjadi penguasa Belanda.
Untuk memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia. Louise Bonaparte mengirimkan seorang ahli militer Belanda yang bernama Herman Willem Daendels ke Pulau Jawa sebagai Gubernur Jenderal. Kedatangan Daendels ke Pulau Jawa bertujuan untuk mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris.
5 langkah kontroversial Daendels dalam menjalankan tugasnya di IndonesiaAhli militer Belanda Herman Willem Daendels atau yang akrab dipanggil Daendels mengambil langkah-langkah yang kontorversial. Adapun langkah-langkah yang diambil Daendels ada 5, yaitu sebagai berikut :
1. Membuat Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panarukan.
2. Mendirikan benteng-benteng pertahanan.
3. Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon.
4. Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
5. Memperkuat pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia.
 Hasil gambar untuk Daendels

Langkah-langkah yang di ambil Daendels tersebut tentunya sangat menyengsarakan rakyat Indonesia kala itu. Karena untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut banyak mengorbankan jiwa dan raga rakyat.

Misalnya pembangunan jalan raya dari Anyer, wilayah Jawa Barat bagian barat hingga Panarukan, wilayah Jawa Timur bagian timur. Tentunya pembangunan jalan sepanjang itu menggunakan tenaga dari rakyat, betapa lamanya, betapa jauhnya.

Namun, betapapun kuatnya kekuasaan Daendels di Indonesia, pada saatnya kekuasaannya pun berakhir. Mengapa? Berikut 3 penyebab utama berakhirnya kekuasaan Daendels di Indonesia :
  1. Kesewenangan Daendels terhadap raja-raja di Banten, Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan terhadap kekuasaannya.
  2. Penyelewengan kasus penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor.
  3. Keburukan sistem administrasi pemerintahan yang dijalankan.
Pada tahun 1811, Louis Bonaparte menarik Daendels kembali ke Belanda. Kedudukan Daendels di Indonesia digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Janssen.
Namun, kekuasaan Inggris di Indonesia saat itu semakin kuat. Janssen pun gagal menghadapi serangan Inggris. Akhirnya Belanda menyerah kepada Inggris yang ditandai dengan Perjanjian Tuntang (Kapitulasi Tuntang) pada tahun 1811. Adapun isi Perjanjian Tuntang atau Kapitulasi Tuntang dapat anda baca di artikel VOC bangkrut dan Kapitulasi Tuntang. Semoga menjadikan catatan sejarah masa penjajahan Belanda yang begitu kejam dan bengis tak berperikemanusiaan.

Kebijakan-kebijakan Daendels

Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap kehidupan rakyat.

a. Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan.

b. Melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung.

c. Melaksanakan contingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi.

d. Menetapkan verplichte leverantie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan.

e. Menerapkan sistem kerja paksa (rodi) dan membangun ketentaraan dengan melatih orang-orang pribumi.

f. Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan.

g. Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil.

h. Melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta (asing).

i. Mewajibkan Prianger stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi.

Prianger stelsel

Prianger stelsel atau sistem Priangan adalah aturan yang mewajibkan rakyat Priangan menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada kompeni.

Prianger stelsel ini dimulai pada tahun 1723. Wajib kerja ini sama dengan kerja paksa/rodi. Rakyat tidak diberi upah, menderita, dan miskin.

Dalam melaksanakan pemerintahannya di Indonesia, Daendels memberantas sistem feodal yang sangat diperkuat VOC.

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, hak-hak bupati mulai dibatasi terutama yang menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian tenaga rakyat.

Selama memerintah, Daendels dikenal sebagai gubernur jenderal yang “bertangan besi”. Ia memerintah dengan menerapkan disiplin tinggi, keras, dan kejam.

Bagi rakyat atau penguasa lokal yang ketahuan membangkang, Daendels tidak segan-segan memberi hukuman.

Hal ini dapat dibuktikan saat Daendels menjalankan kerja rodi untuk membangun jalan raya Anyer – Panarukan sepanjang 1.000 km.

Dalam pembangunan tersebut, rakyat dipaksa kerja keras tanpa diberi upah atau makanan, dan apabila rakyat ketahuan melarikan diri akan ditangkap dan disiksa. Rakyat sangat menderita.

Pengaruh kebijakan pemerintah kerajaan yang diterapkan oleh Daendels sangat berbekas dibanding penggantinya, Gubernur Jenderal Janssens yang lemah.

Langkah-langkah kebijakan Daendels yang memeras dan menindas rakyat menimbulkan:

a. kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa daerah maupun rakyat,

b. munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta,

c. pertentangan/perlawanan penguasa maupun rakyat,

d. kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan, serta

e. pencopotan Daendels.

Pada tahun 1810, Kaisar Napoleon menganggap bahwa tindakan Daendels sangat otoriter. Pada tahun 1811 Daendels ia ditarik kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens.

Kapitulasi Tuntang

Ternyata Janssens tidak secakap dan sekuat Daendels dalam melaksanakan tugasnya. Ketika Inggris menyerang Pulau Jawa, ia menyerah dan harus menandatangani perjanjian di Tuntang pada tanggal 17 September 1811.

Isi Kapitulasi Tuntang

Perjanjian tersebut dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang, yang berisi sebagai berikut.

a. Seluruh militer Belanda yang berada di wilayah Asia Timur harus diserahkan kepada Inggris dan menjadi tawanan militer Inggris.

b. Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris.

c. Pulau Jawa dan Madura serta semua pelabuhan Belanda di luar Jawa menjadi daerah kekuasaan Inggris (EIC).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s