Golkar Biasa Lempar Batu sembunyi Tangan

Selama mengamati dunia politik Indonesia, saya selalu tertarik dengan kiprah Partai Golkar. Terutama sekali adalah cara pertai ini berhadapan dengan musuh politik mereka.

Sebelum rencana interpelasi terhadap Dahlan Iskan, yang dimotori dengan semangat oleh kader Golkar di DPR, sudah banyak korban yang pernah “diusili” partai warisan Orde Baru itu. Para korban tersebut kebetulan punya latar belakang yang sama yakni rata-rata tidak berpartai dan dianggap membahayakan Golkar dan kader-kadernya.

Pola yang digunakan Golkar hampir mirip yakni menggunakan dalih pelanggaran aturan atau hukum. Padahal Golkar mungkin partai yang paling banyak melanggar hukum, apalagi saat berkuasa di zaman Soeharto. Tapi entah mengapa, Golkar pintar sekali berlagak suci, sehingga banyak orang mendukung langkahnya.

Kasus pemakzulan terhadap Gus Dur adalah yang paling monumental. Entah dari mana cerintanya saat itu, Gus Dur dituduh terlibat kasus dana Bulog dan dana Sultan Brunei. Tapi berkat kedua kasus, Bulog Gate dan Brunei Gate, inilah, DPR kemudian membentuk pansus untuk menyelidiki dugaan keterlibatan itu. Pada akhirnya, Gus Dur pun harus rela kehilangan kursinya.

 

Permainan Golkar itu menjadi jelas karena Gus Dur pun hendak membubarkan Golkar lewat dekrit menjelang saat-saat kejatuhannya. Tapi semua urung terjadi karena di MPR, mandat Gus Dur telah dicabut.

Contoh kedua yang menurut saya penting diingat adalah bagaimana Golkar hendak menyingkirkan Marsillam Simanjuntak. Kalau tidak salah terjadi pada tahun 2006. Saat itu presiden hendak mendirikan UKP3R yang akan dipimpin oleh Marsillam. Tapi wakil presiden yang juga ketua umum Golkar, Jusuf Kalla, menolak kehadiran UKP3R karena dianggap mengambil beberapa wewenangnya. Kader Golkar yang ada di DPR pun mempertanyakan hal ini meskipun saat itu Golkar adalah partai pendukung pemerintah.

Tapi kebetulan JK adalah orang baik. UKP3R akhirnya tetap bekerja dan dipertahankan hingga masa akhir masa jabatan SBY-JK. Tapi kemudian Marsillam terkena sedikit gangguan karena dituduh terlibat dana talangan Century pada pemeriksaan pansus hak angket DPR.

Kasus Marsillam tidak terlalu luar biasa dibandingkan yang kemudian menimpa Sri Mulyani. Menteri keuangan terbaik Asia ini, bersama Boediono, juga dituduh terlibat penyalahgunaan pemberian dana talangan sebesar 6.7 triliun untuk Bank Century. Golkarlah yang menjadi penggerak utama pembentuk pansus hak angket pada 2010.

Sampai kemudian hak angket itu berhasil “mengusir” Sri Mulyani ke Washington sebagai direktur eksekutif Bank Dunia. Meski terkesan kepergian ini adalah semacam promosi, tapi semua paham bahwa Sri Mulyani harus pergi jika dia ingin selamat dari rongrongan Golkar. Pangkal persoalannya tak lain karena Sri Mulyani adalah orang yang tidak disukai oleh ketum Golkar, Aburizal Bakrie. Lebih parah lagi, Sri Mulyani mengutarakan secara terbuka  ke media bahwa hak angket itu didasari ketidaksukaan Ical padanya.

Bahaya bermain-main dengan ketua umum Golkar juga sedang, dan akan terus, dirasakan oleh Denny Indrayana. Ical tidak bisa lagi menahan emosinya ketika Denny masih di Satgas Mafia Hukum membawa pulang Gayus Tambunan dari Singapura. Konon menurut pengakuan Gayus setelah sidang kasusnya berakhir, Denny-lah yang menyuruh Gayus membuka keterlibatan tiga perusahaan milik Bakrie dalam suap pembayaran pajak.

Sudah bisa ditebak, Denny terus diserang oleh kader Beringin khususnya di DPR setelah dia diangkat menjadi wakil menteri hukum dan HAM. Kita bisa melihat emosi berlebihan Azis Syamsuddin yang mengusir Denny dari rapat DPR beberpa bulan lalu. Azis menuduhnya melanggar kode etik sidang karena membisiki menteri ketika anggota sedang bicara.

Tapi itu belumlah apa-apa. Denny merasakan yang lebih luar biasa dua minggu lalu. Sidak tengah malam yang berhasil menangkap gerbong narkoba, dialihkan oleh pemberitaan tamparan dan tendangan Denny terhadap sipir penjara. Dan, anehnya, penamparan itu dibocorkan ke media oleh anggota DPR Agun Gunanjar dari fraksi Golkar.

Tentu jadi pertanyaan, mengapa Agun sebegitu ngototnya membesarkan kasus penamparan. Sampai-sampai kasus sepele itu hendak dibawa ke pengadilan segala. Tapi kita bisa memakluminya karena Denny adalah orang yang tidak disukai oleh Golkar. Sehingga sekecil apapun kesalahnnya akan dibesar-besarkan.

Kepiawaian Golkar

Semua orang hampir sepakat beberapa contoh di atas merupakan bukti kecanggihan Golkar berpolitik. Canggih di sini tentu bukan dalam arti yang baik. Tapi bagaimana cara Golkar bersikap terhadap orang atau kelompok yang mengganggu kenyamanannya.

Golkar berdasarkan pengalamannya sangat yakin bahwa dalam politik tidak boleh ada orang yang boleh begitu kuat dan bersih. Sebab sewaktu-waktu orang tersebut bisa mengancam dirinya. Dengan lain kata, Golkar harus melakukan politik sandera sehingga suatu saat nanti Golkar bisa menggunakannya untuk menyelamatkan diri.

Hal ini terutama sekali berlaku bagi orang yang tidak punya partai. Penyebabnya adalah orang berpartai cenderung bertindak independen, tidak tergantung pada orang lain. Seorang yang berpartai, meskipun kuat dan bersih, dapat disandera partainya sehingga tidak akan berani mengganggu Golkar.

Jadi, adalah kepentingan Golkar agar semua orang berpartai. Kalaupun tidak menjadi anggota partai politik, ya paling tidak bisa didikte dan bekerja buat Beringin. Seperti misalnya menjadi direktur atau direktur utama BUMN yang nantinya bisa digunakan untuk menguntungkan kader-kader Golkar. Misalnya memenangkan perusahaan tertentu menang tender ini dan itu.

Tapi sial bagi Golkar, seorang menteri bernama Dahlan Iskan membuat aturan ketat bagi penyeleksian direktur dan direktur utama BUMN. Sulit kini orang-orang titipan parpol mengisi jabatan basah di perusahaan BUMN.

Bukan Golkar namanya jika diganggu tidak menyalak. Dan, seperti bisa kita saksikan, akhirnya kader-kader beringin mencari-cari cara  untuk mengiring opini bahwa Dahlan melanggar aturan. Ketemulah keputusan menteri tentang pendelegasian wewenang menteri kepada pejabat eselon, komisaris dan direktur BUMN. Meski semua kita mungkin agak sedikit heran, bukankah keputusan Dahlan tersebut sudah diwacanakan hanya berselang sehari setelah dia dilantik menjadi menteri pada 20 Oktober lalu? Artinya hampir setengah tahun lalu.

Mengapa baru sekarang? Jawaban paling mungkin adalah: Setelah capek menunggu 6 bulan agar sang menteri bisa berbuat kesalahan kecil sehingga bisa “diusili” di DPR, ternyata kesalahan yang diharapkan itu tak muncul-muncul juga, sehingga setelah dicari-cari terpaksa harus memakai keputusan enam bulan lalu. Meski agak telat yang penting tidak terlambat. Apalagi 2014 tidak lama lagi.

Kita tunggu saja apakah Dahlan lebih piawai ketimbang bekas partainya itu.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s