Presiden Suharto & wakil-wakil Presiden

President Suharto
Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah.

Soeharto masuk sekolah tatkala berusia delapan tahun, tetapi sering pindah. Semula disekolahkan di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean. Lalu pindah ke SD Pedes, lantaran ibunya dan suaminya, Pak Pramono pindah rumah, ke Kemusuk Kidul. Namun, Pak Kertosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang mantri tani.

Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegaran.

Perkawinan Letkol Soeharto dan Siti Hartinah dilangsungkan tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka dikaruniai enam putra dan putri; Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

Jenderal Besar H.M. Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan PETA, komandan resimen dengan pangkat Mayor dan komandan batalyon berpangkat Letnan Kolonel.

Pada tahun 1949, dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda saat itu. Beliau juga pernah menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Mandala (pembebasan Irian Barat).

Tanggal 1 Oktober 1965, meletus G-30-S/PKI. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangad, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari tiga dasa warsa lewat enam kali Pemilu, sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998.

Setelah dirawat selama 24 hari di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan, mantan presiden Soeharto akhirnya meninggal dunia pada Ahad (27/1). Soeharto meninggal pada pukul 13.10 siang dalam usia 87 tahun.

Biodata H.M. Soeharto

Nama : H. Muhammad Soeharto
Lahir : Kemusuk, Argomulyo, Godean, 1 Juni 1921
Meningal : 27 Januari 2008
Agama : Islam
Jabatan Terakhir : Presiden Republik Indonesia (1966-1998)
Pangkat : Jenderal Besar (Bintang Lima)
Isteri : Ibu Tien Soeharto ( Siti Hartinah)
Anak: Siti Hardiyanti Hastuti (Mbak Tutut)
Sigit Harjojudanto
Bambang Trihatmodjo
Siti Hediati
Hutomo Mandala Putra (Tommy)
Siti Hutami Endang Adiningsih
Ayah : Kertosudiro
Ibu : Sukirah
Alamat:
Jalan Cendana No.8, Menteng
Jakarta Pusat

Wakil Presiden

Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Sang Bangsawan yang Demokratis

Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta mengalami banyak perubahan di bawah pimpinannya. Pendidikan Barat yang dijalaninya sejak usia 4 tahun membuat Sri Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) menemukan banyak alternatif budaya untuk menyelenggarakan Keraton Yogyakarta. Dengan wawasan barunya ia menunjukkan bahwa raja bukan lagi gung binathara, melainkan demokratis. Raja berprinsip kedaulatan rakyat tetapi tetap berbudi bawa leksana. Ia memiliki paham kebangsaan yang tinggi.

Dilahirkan di nDalem Pakuningratan kampung Sompilan Ngasem pada hari Sabtu Paing tanggal 12 April 1912 atau menurut tarikh Jawa Islam pada tanggal Rabingulakir tahun Jimakir 1842 dengan nama Dorodjatun. Ayahnya adalah Gusti Pangeran Haryo Puruboyo, yang kemudian hari ketika Dorodjatun berusia 3 tahun Beliau diangkat menjadi putera mahkota (calon raja) dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putera Narendra ing Mataram.

Sedangkan ibunya bernama Raden Ajeng Kustilah, puteri Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Raden Ayu Adipati Anom.

Sejak usia 4 tahun Dorodjatun sudah hidup terpisah dari keluarganya, dititipkan pada keluarga Mulder seorang Belanda yang tinggal di Gondokusuman untuk mendapat pendidikan yang penuh disiplin dan gaya hidup yang sederhana sekalipun ia putra seorang raja.

Dalam keluarga Mulder itu Dorodjatun diberi nama panggilan Henkie yang diambil dari nama Pangeran Hendrik, suami Ratu Wilhelmina dari Negeri Belanda. Henkie mulai bersekolah di taman kanak-kanak atau Frobel School asuhan Juffrouw Willer yang terletak di Bintaran Kidul. Pada usia 6 tahun Dorodjatun masuk sekolah dasar Eerste Europese Lagere School dan tamat pada tahun 1925. Kemudian Dorodjatun melanjutkan pendidikan ke Hogere Burger School (HBS, setingkat SMP dan SMU) di Semarang dan kemudian di Bandung. Pada tahun 1931 ia berangkat ke Belanda untuk kuliah di Rijkuniversiteit Leiden, mengambil jurusan Indologie (ilmu tentang Indonesia) kemudian ekonomi. Ia kembali ke Indonesia tahun 1939.

Setahun kemudian, tepatnya pada hari Senin Pon tanggal 18 Maret 1940 atau tanggal 8 bulan Sapar tahun Jawa Dal 1871, Dorodjatun dinobatkan sebagai raja Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sampeyandalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo, Kalifatullah Ingkang Kaping IX.

Arti gelar tersebut ialah bahwa sultanlah penguasa yang sah dunia yang fana ini, dia juga Senopati Ing Ngalogo yang berarti mempunyai kekuasaan untuk menentukan perdamaian atau peperangan dan bahwa dia pulalah panglima tertinggi angkatan perang pada saat terjadi peperangan. Sultan juga Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo atau penata agama yang pemurah, sebab dia diakui sebagai Kalifatullah, pengganti Muhammad Rasul Allah.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX merupakan contoh bangsawan yang demokratis. Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta mengalami banyak perubahan di bawah pimpinannya. Pendidikan Barat yang dijalaninya sejak usia 4 tahun membuat HB IX menemukan banyak alternatif budaya untuk menyelenggarakan Keraton Yogyakarta di kemudian hari. Berbagai tradisi keraton yang kurang menguntungkan dihapusnya dan dengan alternatif budaya baru HB IX menghapusnya.

Meski begitu bukan berarti ia menghilangkan substansi sendiri sejauh itu perlu dipertahankan. Bahkan wawasan budayanya yang luas mempu menemukan terobosan baru untuk memulihkan kejayaan kerajaan Yogyakarta. Bila dalam masa kejayaan Mataram pernah berhasil mengembangkan konsep politik keagungbinataraan yaitu bahwa kekuasaan raja adalah agung binathara bahu dhenda nyakrawati, berbudi bawa leksana ambeg adil para marta (besar laksana kekuasaan dewa, pemeliharaan hukum dan penguasa dunia, meluap budi luhur mulianya, dan bersikap adil terhadap sesama), maka HB IX dengan wawasan barunya menunjukkan bahwa raja bukan lagi gung binathara, melainkan demokratis. Raja berprinsip kedaulatan rakyat tetapi tetap berbudi bawa leksana.

Di samping itu HB IX juga memiliki paham kebangsaan yang tinggi. Dalam pidato penobatannya sebagai Sri Sultan HB IX ada dua hal penting yang menunjukkan sikap tersebut. Pertama, adalah kalimat yang berbunyi: “Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa.” Kedua, adalah ucapannya yang berisi janji perjuangan: “Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya.”

Wawasan kebangsaan HB IX juga terlihat dari sikap tegasnya yang mendukung Republik Indonesia dengan sangat konsekuen. Segera setelah Proklamasi RI ia mengirimkan amanat kepada Presiden RI yang menyataak keinginan kerajaan Yogyakarta untuk mendukung pemerintahan RI. Ketika Jakarta sebagai ibukota RI mengalami situasi gawat, HB IX tidak keberatan ibukota RI dipindahkan ke Yogyakarta. Begitu juga ketika ibukota RI diduduki musuh, ia bukan saja tidak mau menerima bujukan Belanda untuk berpihak pada mereka, namun juga mengambil inisatif yang sebenarnya dapat membahayakan dirinya, termasuk mengijinkan para gerilyawan bersembunyi di kompleks keraton pada serangan oemoem 1 Maret 1949. Jelaslah bahwa ia seorang raja yang republiken. Setelah bergabung dengan RI, HB IX terjun dalam dunia politik nasional.

Penggagas Serangan Oemoem
Berdasarkan dokumen-dokumen asli yang kini dimiliki Arsip Nasional RI semakin jelas, penggagas Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 1949 adalah mendiang Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sebuah dokumen hasil wawancara mendiang Raja Yogyakarta itu dengan Radio BBC London tahun 1980-an secara jelas mengatakan hal itu. Dari wawancara itu juga terungkap, peran mantan Presiden Soeharto yang ketika itu masih berpangkat Letnan Kolonel hanya sebatas sebagai pelaksana saja.
“Yang pasti, penggagas Serangan Oemoem itu adalah mendiang Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan bukan Pak Harto seperti selama ini diyakini pemerintah Orde Baru,” kata Kepala Arsip Nasional RI Dr Muhklis Paeni, dalam konferensi pers di gedung Arsip Nasional RI Jakarta, Jumat (10/3) petang.

Menurut Muhklis, gagasan mendiang Sri Sultan Hamengku Buwono IX mau mengadakan SO 1 Maret 1949 itu karena dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional yakni menunjukkan kepada dunia internasional bahwa “denyut nadi” Republik Indonesia masih hidup. Ide itu, jelas Muhklis, lalu didiskusikan dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan akhirnya disetujui. Atas saran Jenderal Sudirman, Sri Sultan lalu menghubungi Letkol Soeharto soal ide itu dan membicarakan pengoperasiannya.

Sejarah Mudah Berbaur Dongeng
Penulisan sejarah cenderung memilih kejadian yang dramatis dengan menampilkan pelaku sejarah yang serba heroik. Maka, sejarah seringkali mudah berbaur dengan dongeng, di mana seorang tokoh dimitoskan layaknya wong agung. Hal tersebut diungkapkan oleh Sultan Hamengku Buwono (HB) X dalam sambutannya pada peresmian Tetenger (tanda) Pelurusan Sejarah Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 1949 di kompleks Keraton Yogyakarta, Kamis (29/6/02).

Sultan HB X menyatakan, seorang pelaku sejarah atau tokoh sejarah yang memberikan keterangan dengan mendistorsikan peristiwanya tidak hanya merusak nama baiknya sendiri, tetapi hakikatnya juga merusak bangsa. Sebab, apa yang ditulis berdasarkan keterangannya itu akan memberikan nuansa tertentu dalam proses pemahaman terhadap jati diri bangsa.

Sumbangan masyarakat
Tetenger Pelurusan Sejarah SO 1 Maret itu terbuat dari batu besar seberat 8,4 ton diambil dari lereng Merapi, yang disangga oleh bangunan patma dari cor beton. Di batu itu terdapat tulisan Tetenger Pelurusan Sejarah Serangan Oemum 1 Maret 1949. Di kaki penyangga juga terdapat tulisan Pertemuan Sultan HB IX dengan Komandan Werkhreise (WK) III, dengan penunjuk arah panah ke selatan. Artinya, di sebuah ruangan kompleks Keraton Yogyakarta yang terletak di sebelah selatan tetenger itu menjadi tempat pertemuan HB IX dengan Komandan WK III. Komandan WK III yang dimaksudkan itu adalah Letkol Soeharto (mantan Presiden).

Letak tetenger ini di sebuah taman luar keraton yang disebut Keben, atau berjarak sekitar 200 meter dari Monumen SO 1 Maret yang terletak di depan Istana Presiden Gedung Agung yang dibangun pada masa pemerintahan Orde Baru. Dana tetenger yang digarap oleh seniman patung kenamaan Yogyakarta Edhi Sunarso ini didanai dari masyarakat lewat dompet yang dibuka oleh Harian Kedaulatan Rakyat, Bernas dan Radar Yogya.

Makna tetenger pelurusan sejarah SO 1 Maret ini, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Panitia Marsoedi (pelaku sejarah), bahwa penggagas ide SO 1 Maret 1949 bukan Letkol Soeharto sebagaimana tertulis dalam sejarah yang ada saat ini, tetapi HB IX. Sedang pelaksanaan operasi lapangan adalah pasukan WK III yang dikomandani oleh Letkol Soeharto.

Penting
Dalam sambutannya HB X menyatakan, iklim reformasi ditandai suasana keterbukaan sikap kritis terhadap penulisan berbagai peristiwa dalam sejarah modern Indonesia. Dalam hubungan itu, keterangan saksi sejarah untuk pelurusan suatu peristiwa sejarah mendapatkan momentum yang tepat, karena sesungguhnya penulisan sejarah bukanlah persoalan kecil.

“Historiografi harus bisa menempatkan visi yang didukung oleh verifikasi, untuk mendudukkan secara proporsional peran pelaku sejarah dalam kaitan peristiwa sejarah,” tegas HB X.

Menyinggung sejarah SO 1 Maret 1949, HB X menyatakan, pada tanggal itu sekitar pukul 06.00 pasukan TNI menyerang Yogyakarta yang diduduki Belanda sejak 19 Maret 1948. Pasukan TNI mampu bertahan selama enam jam di Yogyakarta. Berdasarkan peristiwa sejarah ini, di tahun 1950-an Usmar Ismail memproduksi film semidokumenter yang diberi judul Enam Jam di Yogya. Sementara setelah itu diproduksi peristiwa yang sama dengan nuansa yang berbeda dengan judul Janur Kuning.

Meskipun situasi telah berubah dengan munculnya Tetenger SO 1 Maret 1949, bagaimanapun tak bisa dipungkiri peranan Letnan Kolonel Soeharto waktu itu tetap penting dan patut dicatat dalam sejarah. Tidak mudah dalam kondisi yang serba terbatas, dengan alat komunikasi yang primitif, merencanakan dan melancarkan suatu serangan terkoordinasi dengan melibatkan paling sedikit 2.000 prajurit.
Namun, lanjut HB X, SO 1 Maret 1949 yang dimaksudkan sebagai persitiwa politik-militer dengan dampak internasional -meskipun pimpinan negara ditawan di Pulau Bangka- pasti telah melibatkan tokoh-tokoh lain, bukan seorang Soeharto sendiri.

***

SULTAN HAMENGKU BUWONO X
Lahir dengan nama Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito pada tanggal 2 April 1946. Setelah dewasa bergelar KGPH Mangkubumi dan setelah diangkat sebagai putra mahkota diberi gelar KGPAA Hamengku Negara Sudibyo Raja Putra Nalendra Mataram. Lulusan Fakultas Hukum UGM ini dinobatkan pada tanggal 7 Maret 1989 (Selasa Wage 19 Rajab 1921).

Aktif dalam berbagai organisasi yaitu ketua umum Kadinda DIY, ketua DPD Golkar DIY, ketua KONI DIY, Dirut PT Punokawan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, Presiden Komisaris PG Madukismo, dan pada bulan Juli 1996 diangkat sebagai Ketua Tim Ahli Gubernur DIY.

SULTAN HAMENGKU BUWONO IX
Dilahirkan di nDalem Pakuningratan kampung Sompilan Ngasem pada hari Sabtu Paing tanggal 12 April 1912 atau menurut tarikh Jawa Islam pada tanggal Rabingulakir tahun Jimakir 1842 dengan nama Dorodjatun. Ayahnya adalah Gusti Pangeran Haryo Puruboyo, yang kemudian hari ketika Dorodjatun berusia 3 tahun Beliau diangkat menjadi putera mahkota (calon raja) dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putera Narendra ing Mataram. Sedangkan ibunya bernama Raden Ajeng Kustilah, puteri Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Raden Ayu Adipati Anom.

SULTAN HAMENGKU BUWONO VIII
Pada masa HB VIII Kesultanan Yogyakarta mempunyai banyak dana yang dipakai untuk berbagai kegiatan termasuk membiayai sekolah-sekolah kesultanan. Putra-putra HB VIII banyak disekolahkan hingga perguruan tinggi, banyak diantaranya di Belanda.
Beliau mangkat pada tanggal 22 Oktober 1939 di RS Panti Rapih Yogyakarta.

SULTAN HAMENGKU BUWONO VII
Pada masa kepemimpinannya banyak didirikan pabrik gula di Yogyakarta, seluruhnya berjumlah 17 pabrik. Setiap pendirian pabrik memberikan peluang pada Sultan untuk menerima dana sebesar Rp 200.000,00. Hal ini mengakibatkan Sultan sangat kaya seringga sering dijuluki Sultan Sugih.
Pada masa kepemimpinannnya juga merupakan masa transisi menuju modernisasi di Yogyakarta. Banyak sekolah modern didirikan dan karenanya putra-putranya diharuskan mengenyam pendidikan modern, bahkan hingga ke negeri Belanda.
Tahun 1920 dalam usia 80 tahun, Sultan turun tahta dan mengangkat putra mahkotanya sebagai penggantinya.

SULTAN HAMENGKU BUWONO VI
Adalah adik HB V yang semula bernama Pangeran Adipati Mangkubumi. Kedekatannya dengan Belanda membuatnya mendapat pangkat Letnan Kolonel (1839) dan Kolonel (1847) dari Belanda.
Perkawinannya dengan putri Solo (1848) yaitu kemenakan Susuhunan Paku Buwono V atau cucu Paku Buwono IV dari garwa ampeyan (selir) merupakan catatan sejarah bagi terjalinnya kembali hubungan antara Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta yang sejak perjanjian Gianti (1755) sering terjadi pertikaian antara kedua belah pihak.

SULTAN HAMENGKU BUWONO V
Bernama kecil Raden Mas Menol dan dinobatkan dalam usia 3 tahun. Dalam memerintah dibantu dewan perwalian yang antara lain beranggotakan Pangeran Diponegoro sampai tahun 1836.
Beliau mangkat pada tahun 1855 tanpa meninggalkan putra yang dapat menggantikannya.

SULTAN HAMENGKU BUWONO IV (1804-1822)
Diangkat sebagai raja pada usia 10 tahun, karenanya dalam memerintah didampingi wali yaitu Paku Alam I hingga tahun 1820. Pada masa pemerintahannya diberlakukan sistem sewa tanah untuk swasta tetapi justru merugikan rakyat.
Tahun 1822 Beliau wafat pada saat bertamasya sehingga diberi gelar Sultan Seda Ing Pesiyar.

SULTAN HAMENGKU BUWONO III
Putra Sultan Sepuh yang memegang kekuasaan pada tahun 1810. Setahun kemudian ketika Pemerintah Belanda digantikan Pemerintah Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Raffles, Sultan HB III turun tahta dan kerajaan dipimpin oleh Sultan Sepuh (HB II) kembali selama satu tahun (1812).
Pada masa kepemimpinan Sultan HB III keraton Yogyakarta mengalami kemunduran yang besar-besaran.
Kerajaan Ngayogyakarta diharuskan melepaskan daerah Kedu, separuh Pacitan, Japan, Jipang dan Grobogan kepada Inggris dan diganti kerugian sebesar 100.000 real setahunnya.
Angkatan perang kerajaan diperkecil dan hanya beberapa tentara keamanan keraton.
Sebagian daerah kekuasaan keraton diserahkan kepada Pangeran Notokusumo yang berjasa kepada Raffles dan diangkat menjadi Pangeran Adipati Ario Paku Alam I.
Tahun 1814 Beliau mangkat dalam usia 43 tahun.

SULTAN HAMENGKU BUWONO II (1792-1828)
Dikenal sebagai penentang kekuasaan imperialisme Barat, antara lain menentang Gubernur Jenderal Daendales dan Letnan Gubernur Raffles. Sultan HB II menentang aturan protokoler baru ciptaan Daendales mengenai alat kebesaran yang dipakai para residen Belandan pada saat menghadap Sultan misalnya hanya menggunakan payung dan tak perlu membuka topi. Perselisihan antara HB II dengan Susuhunan Surakarta tentang batas wilayah daerah kekuasaan juga mengakibatkan Daendales memaksa HB II turun tahta pada tahun1810, kemudian mengangkat putranya sebagai Sultan Hamengku Buwono III sehingga dalam keraton terdapat dua raja. Sultan HB II disebut Sultan Sepuh dan Sultan HB III adalah Sultan Raja.
Tahun 1812 Raffles menyerbu Yogyakarta dan menangkap Sultan Sepuh yang kemudian diasingkan di Pulau Pinang kemudian dipindah ke Ambon.

PANGERAN MANGKUBUMI (6 Agustus 1717 – 24 Maret 1792)
Terlahir dengan nama Raden Mas Sujono yang merupakan adik Susuhunan Mataram Paku Buwono II di Surakarta. Pada tahun 1746 ia memberontak karena Paku Buwono II mengingkari janji memberikan daerah Sukawati (sekarang Sragen) atas kemenangan Mangkubumi melawan Raden Mas Said. Pemberontakan tersebut berakhir dengan tercapainya Perjanjian Gianti (13 Februari 1755) yang menyatakan bahwa separuh Mataram menjadi milik Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Mangkubumi diakui sebagai Sultan Hamengku Buwono I yang bergelar Senopati Ing Ngalogo Sayidin Panotogomo Khalifatullah dengan karatonnya di Yogyakarta.

PANGERAN DIPONEGORO ( 11 November 1785 – 8 Januari 1855).
Panglima tertinggi dalam Perang Diponegoro (1825-1830) yang dalam buku-buku sejarah karangan penulis Belanda disebut Java Oorlog (=Perang Jawa).
Nama kecilnya Ontowiryo, putra sulung Sultan Hamengku Buwono III. Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan berdiri di pihak rakyat sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo daripada di keraton. Pemberontakannya terhadap keraton dimulai sejak kepemimpinan HB V (1822) dimana Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang mendampingi HB V yang berusia 3 tahun, sedangkan pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Patih Danurejo bersama Residen Belanda. Cara perwalian itu tidak disetujui Diponegoro.
Dalam perkembangan selanjutnya Belanda berusaha menangkap Diponegoro dan meletus Perang Diponegoro pada tanggal 20 Juli 1825.
28 Maret 1830 P. Diponegoro menemui Jenderal De Kock di Magelang. De Kock memaksa mengadakan perundingan dan mendesak Diponegoro agar menghentikan perang. Permintaan itu ditolak Diponegoro. Tetapi Belanda telah menyiapkan penyergapan dengan teliti. Hari itu juga Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Ungaran, kemudian ke Semarang, dan langsung ke Jakarta.
8 April 1830 sampai di Jakarta dan ditawan di Stadhuis.
3 Mei 1830 diberangkatkan dengan kapal Pollux ke Manado dan ditawan di benteng Amsterdam.
1834 dipindahkan ke benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan.
8 Januari 1855 Diponegoro wafat dan dimakamkan di kampung Melayu Makassar.

Wakil Presiden

Adam Malik
Si Kancil Pengubah Sejarah

Ia merupakan personifikasi utuh dari kedekatan antara diplomasi dan media massa. Jangan kaget, kalau pria otodidak yang secara formal hanya tamatan SD (HIS) ini pernah menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York dan merupakan salah satu pendiri LKBN Antara. Kemahirannya memadukan diplomasi dan media massa menghantarkannya menimba berbagai pengalaman sebagai duta besar, menteri, Ketua DPR hingga menjadi wakil presiden.

Sang wartawan, politisi, dan diplomat kawakan, putera bangsa berdarah Batak bermarga Batubara, ini juga dikenal sebagai salah satu pelaku dan pengubah sejarah yang berperan penting dalam proses kemerdekaan Indonesia hingga proses pengisian kemerdekaan dalam dua rezim pemerintahan Soekarno dan Soeharto.

Pria cerdik berpostur kecil yang dijuluki si kancil” ini dilahirkan di Pematang Siantar, Sumatra Utara, 22 Juli 1917 dari pasangan Haji Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Semenjak kecil ia gemar menonton film koboi, membaca, dan fotografi. Setelah lulus HIS, sang ayah menyuruhnya memimpin toko Murah, di seberang bioskop Deli. Di sela-sela kesibukan barunya itu, ia banyak membaca berbagai buku yang memperkaya pengetahuan dan wawasannya.

Ketika usianya masih belasan tahun, ia pernah ditahan polisi Dinas Intel Politik di Sipirok 1934 dan dihukum dua bulan penjara karena melanggar larangan berkumpul. Adam Malik pada usia 17 tahun telah menjadi ketua Partindo di Pematang Siantar (1934- 1935) untuk ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam Malik merantau ke Jakarta.

Pada usia 20 tahun, Adam Malik bersama dengan Soemanang, Sipahutar, Armin Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna, memelopori berdirinya kantor berita Antara tahun 1937 berkantor di JI. Pinangsia 38 Jakarta Kota. Dengan modal satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, ia sudah sering menulis antara lain di koran Pelita Andalas dan Majalah Partindo.

Di zaman Jepang, Adam Malik aktif bergerilya dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus 1945, bersama Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana, Adam Malik pernah melarikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok untuk memaksa mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, ia menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta. Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik sebagai pimpinan Komite Van Aksi, terpilih sebagai Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1947) yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Selain itu, Adam Malik adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, dan anggota parlemen.

Akhir tahun lima puluhan, atas penunjukan Soekarno, Adam Malik masuk ke pemerintahan menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Uni Soviet dan Polandia. Karena kemampuan diplomasinya, Adam Malik kemudian menjadi ketua Delegasi RI dalam perundingan Indonesia-Belanda, untuk penyerahan Irian Barat di tahun 1962. Selesai perjuangan Irian Barat (Irian Jaya), Adam Malik memegang jabatan Menko Pelaksana Ekonomi Terpimpin (1965). Pada masa semakin menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, Adam bersama Roeslan Abdulgani dan Jenderal Nasution dianggap sebagai musuh PKI dan dicap sebagai trio sayap kanan yang kontra-revolusi.

Ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan Orde Lama, posisi Adam Malik yang berseberangan dengan kelompok kiri justru malah menguntungkannya. Tahun 1966, Adam disebut-sebut dalam trio baru Soeharto-Sultan-Malik. Pada tahun yang sama, lewat televisi, ia menyatakan keluar dari Partai Murba karena pendirian Partai Murba, yang menentang masuknya modal asing. Empat tahun kemudian, ia bergabung dengan Golkar. Sejak 1966 sampai 1977 ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II / Menlu ad Interim dan Menlu RI.

Sebagai Menlu dalam pemerintahan Orde Baru, Adam Malik berperanan penting dalam berbagai perundingan dengan negara-negara lain termasuk rescheduling utang Indonesia peninggalan Orde Lama. Bersama Menlu negara-negara ASEAN, Adam Malik memelopori terbentuknya ASEAN tahun 1967. Ia bahkan dipercaya menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York. Ia orang Asia kedua yang pernah memimpin sidang lembaga tertinggi badan dunia itu. Tahun 1977, ia terpilih menjadi Ketua DPR/MPR. Kemudian tiga bulan berikutnya, dalam Sidang Umum MPR Maret 1978 terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-3 menggantikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang secara tiba-tiba menyatakan tidak bersedia dicalonkan lagi.

Beberapa tahun setelah menjabat wakil presiden, ia merasa kurang dapat berperan banyak. Maklum, ia seorang yang terbiasa lincah dan aktif tiba-tiba hanya berperan sesekali meresmikan proyek dan membuka seminar. Kemudian dalam beberapa kesempatan ia mengungkapkan kegalauan hatinya tentang feodalisme yang dianut pemimpin nasional. Ia menganalogikannya seperti tuan-tuan kebon.

Sebagai seorang diplomat, wartawan bahkan birokrat, ia seing mengatakan ‘semua bisa diatur”. Sebagai diplomat ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Tapi perkataan ‘semua bisa diatur’ itu juga sekaligus sebagai lontaran kritik bahwa di negara ini ‘semua bisa di atur’ dengan uang.

Setelah mengabdikan diri demi bangsa dan negaranya, H.Adam Malik meninggal di Bandung pada 5 September 1984 karena kanker lever. Kemudian, isteri dan anak-anaknya mengabadikan namanya dengan mendirikan Museum Adam Malik. Pemerintah juga memberikan berbagai tanda kehormatan.

Wakil Presiden

Try Sutrisno
Sang Negarawan Berpendirian Teguh

Mantan Wakil Presiden ini dikenal sebagai seorang negarawan yang jujur, bersahaja, loyal, berdedikasi tinggi dan berpendirian teguh. Putra terbaik bangsa ini bukanlah seorang yang haus jabatan (ambisius) yang mau menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan tertentu. Mantan Panglima ABRI dan Ajudan Presiden Soeharto ini terbilang loyal kepada atasan namun selalu teguh pada pendirian. Ia selalu bijak dan bajik mengambil posisi sesuai batas-batas kepantasan tanggung jawabnya.

Kendati ia begitu loyal dan dekat dengan Pak Harto, baik sebagai ajudan dan Panglima ABRI (TNI) maupun sebagai Wakil Presiden, ia tetap bisa menjaga posisi. Seperti, tidak ikut dalam berbagai yayasan yang didirikan Pak Harto. Ia juga bisa menjaga jarak dengan para konglomerat yang dikenal dekat dengan penguasa ketika itu.

Maka tak heran ketika pencalonannya sebagai wakil presiden oleh Fraksi ABRI, Preisden Soeharto disebut-sebut kurang menyetujuinya dan merasa di-fait accompli. Namun walaupun begitu, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai Wapres dengan penuh dedikasi dan loyalitas.

Kemudian, pada periode berikutnya, 1997, banyak pengusaha dan profesional yang menghendakinya tetap menjadi wakil presiden yang suatu ketika dapat menggantikan Pak Harto sebagai Presiden. Namun Pak Harto dan Golongan Karya yang telah didominasi kalangan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) lebih memilih BJ Habibie. Ketika hal ini diisyaratkan bahwa wakil presiden harus menguasai teknologi, yang mengarah kepada BJ Habibie, pasar langsung bereaksi negatif yang membuat nilai rupiah makin merosot tajam hingga mencapai Rp17.000 per 1 US dollar.

Namun Pak Harto tak merespon keinginan pasar tersebut dan tetap memilih BJ Habibie menjadi wakil presiden yang kemudian bersama 14 menteri mempraktekkan ungkapan politik bahwa tidak ada persahabatan yang abadi tetapi kepentinganlah yang abadi.

Tidak demikian dengan Pak Try. Kendati Pak Harto lebih memilih BJ Habibie menjadi Wakil Presiden Kabinet Pembangunan VII, Try Sutrisno tetap membina hubungan baik dengan Pak Harto. Bahkan ketika Pak Harto ‘ditinggalkan’ BJ Habibie dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII yang mendorong Pak Harto memilih mengundurkan diri (lengser), Try Sutrisno tetap menghormati Pak Harto. Ia seorang dari sedikit pejabat Orde Baru yang tetap memberi dorongan moril dengan mengunjungi Pak Harto setelah lengser.

Padahal ketika itu, pasar masih menghendekakinya untuk tampil sebagai calon presiden. Dan ketika itu orang menduga-duga maksud keterlibatannya di Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) adalah dalam rangka pencalonannya menjadi presiden. Tetapi ia langsung menjawab bahwa ia tidak perlu dicalonkan menjadi presiden karena merasa sudah terlalu tua untuk itu.

Baginya ladang pengabdian tidak harus selalu ada di puncak kekuasaan. Melainkan sebagai seorang putera bangsa prajurit pejuang, ia bertekad mengabdi sepanjang hayat dalam berbagai bidang. Try Sutrisno, Purnawirawan Jenderal TNI AD yang menjadi Wakil Presiden masa pemerintahan Soeharto pada Kabinet Pembangunan VI, ini setelah pensiun dari berbagai tugas yang dibebankan negara, masih bergelut dan memimpin beberapa organisasi seperti, Pepabri, Lembaga Persahabatan Indonesia-Malaysia (PRIMA), pembina perkumpulan keagamaan “Spiritual Journeyff”, penasehat Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman yang bergerak di bidang pendidikan, yang membawahi UPN, Veteran dan SMU Taruna Nusantara.

Dan sejak bergulirnya reformasi, dikenal juga sebagai salah seorang Penasehat dan Sesepuh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dalam menuangkan sumbangan pemikiran dan aspirasinya bagi bangsa dan negara, ia pun aktif dalam “Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya”.

Pesuruh dan Pengasong
Mantan Pangdam Jaya kelahiran Surabaya, 15 November 1935, ini berasal dari keluarga sederhana. Subandi, ayahnya bekerja sebagai pengemudi mobil Ambulance PGD/DKK (Dinas Kesehatan Kota), dan Mardhiyah ibundanya seorang ibu rumah tangga yang sangat tekun mengasuh putra/putrinya. Orang tuanya dikenal sebagai pasangan suami-isteri yang harmonis, jujur dan berdisiplin serta menerapkan sistem pendidikan yang keras bernuansa agamis. Pendidikan yang kemudian tertanam kepada Try, putera ketiga mereka dan saudara-saudaranya.

Lahir sebelum kemerdekaan dan melewati masa remajanya pada saat revolusi, membuat masa kecil Try boleh dikatakan cukup keras. Perang dan mengungsi menjadi satu sejarah yang tak terpisahkan dalam kehidupannya. Ketika Pasukan Sekutu, yang di dalamnya termasuk tentara Belanda mendarat dan menduduki kota Surabaya antara tahun 1946-1948, para Pejuang Republik melakukan perlawanan yang gigih dan gagah berani.

Namun karena kekuatan Pasukan Sekutu dengan Pasukan Pejuang tidak seimbang, akhirnya para pejuang menarik diri dan menyiapkan perang berlarut dengan menggunakan strategi dan taktik perang gerilya bersama seluruh rakyat. Dalam situasi seperti itu, masyarakat kota Surabaya, termasuk keluarga Try, akhirnya harus mengungsi ke luar kota. Keluarganya ketika itu mengungsi ke Mojokerto. Pak Subandi, sang ayah kemudian selama mengungsi bergabung di Bagian Kesehatan Batalyon Poncowati di Purwoasri, Kediri.

Try yang baru berusia 11 tahun waktu itu, terpaksa sekolah terhenti, karena harus mencari nafkah untuk meringankan beban hidup keluarga dengan menjual air minum, kemudian menjual koran, dan akhirnya menjadi penjual rokok di stasiun Mojokerto.

Dua tahun dalam pengungsian, tepatnya pada tahun 1948, bertepatan dengan usianya yang baru 13 tahun, ia diangkat sebagai Tobang (pesuruh) di Batalyon Poncowati, kemudian menjadi kurir sekaligus sebagai anggota PD (Penyelidik Dalam) dengan tugas mencari informasi ke daerah pendudukan Belanda dan kemudian menyampaikannya kepada para pejuang Republik, sembari membawa perbekalan dan obat-obatan.

Keadaan mulai tenang sehubungan setelah adanya pengakuan kedaulatan yakni pada tahun 1949, keluarganya kembali ke Surabaya. Try kemudian melanjutkan sekolahnya yang sempat terhenti sekitar 3 tahun ke Perguruan Taman Siswa, sekolahnya sebelumnya pada zaman Jepang, sambil membantu kakaknya berjualan ayam di pasar Genteng. Demikian juga dengan ayahnya, kembali bekerja di Dinas Kesehatan Kota. Tidak berdinas di lingkungan Tentara/TNI lagi sebagaimana masa pengungsian. Sang ayah akhirnya pensiun sebagai Pegawai Negeri dari Dinas Kesehatan Kota pada tahun 1953.

Tempaan masa perang yang keras dan sarat dengan tantangan inilah, yang dikemudian hari membentuk watak dan mental kepejuangan Try Sutrisno yang teguh, tegar, dan penuh semangat dalam menghadapi setiap permasalahan. Demikian pula menempah sifat dalam jiwanya sehingga selalu sederhana dalam segala hal, tidak mudah terhanyut oleh arus trend masanya, tidak mudah tergiur dan terseret oleh iming-iming yang bersifat keduniawian, serta senantiasa berpegang pada prinsip kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Sifatnya yang sejak kecil selalu baik, jujur, setia, dan suka menolong orang yang dalam kesulitan, itu membuat kawan-kawannya selalu menyenangi dan menyeganinya. Dan karena kesetiaannya dalam berteman, membuat teman-temannya selalu menjadikannya sebagai pemimpin kelompoknya.

Olahraga yang disenanginya, terutama sejak SMP adalah bersepeda, pencak silat, angkat besi dan renang. Dari olahraga angkat besi sudah ditekuninya dengan serius sejak SMP, membuat bentuk tubuhnya atletis bagai huruf “V”. Bentuk bahu dan pundaknya yang kekar mengembang dengan otot-otot yang keras menonjol seperti yang terlihat sampai hari tuanya itu merupakan hasil dari kegemarannya pada olahraga angkat besi tersebut.

Setamat dari SMP II Surabaya, ia melanjut ke SMA II. Sekolahnya yang selalu terputus-putus dan tersendat-sendat terutama ketika di SR akibat suasana perang di masa itu, membuatnya tamat SMA tahun 1956, pada saat usianya sudah 21 tahun.

Ia disenangi oleh kawan-kawannya sejak si abngku SR, SMP dan SMA. Bukan saja karena pribadinya yang baik, jujur, setia dan dermawan, tetapi karena postur tubuhnya yang gagah dengan wajah bersih dan tampan bagai Elvis Presley. Tak heran bila banyak di antara teman-teman wanita di sekolahnya, baik sewaktu masih di SMP maupun di SMA, yang secara diam-diam maupun terang-terangan sebagaimana umumnya remaja, menaruh rasa simpati dan bahkan tak sedikit yang jatuh hati kepadanya.

Masuk Tentara
Selepas dari SMA (1956), Try yang sejak semula sangat ingin menjadi tentara, serta ingin mengabdikan segenap jiwa raganya kepada nusa dan bangsa, tertarik untuk mendaftarkan diri dan mengikuti test masuk Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad). Setelah melewati test akademi yang dilaksanakan di Surabaya, Try dinyatakan lulus. Tapi kemudian dalam test kesehatan yang dilaksanakan di Malang, ia dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun atas perhatian dan perintah dari Jenderal GPH Djuatikusumo ia mendapatkan panggilan kembali. Bersama yang lainnya ia kemudian dikirim ke Bandung untuk mengikuti Phsychotest. Akhirnya Try dinyatakan diterima sebagai Taruna Akademi Genie yang kemudian berubah nama menjadi Atekad.

Di Atekad, Try mengikuti pendidikan pada Cabang Zeni. Ketika berpangkat Kopral Taruna, Try ditugaskan ke Aceh. Kemudian pada saat menjadi Sersan Taruna, dia bersama teman-temannya sempat dikirim ke daerah Operasi Penumpasan Pemberontakan PRRI/Permesta di daerah Sumbar. Mayjen TNI GPH Djatikusumo yang saat itu menjabat sebagai Direktur Zeni Angkatan Darat (Dirziad) sengaja mengirimkan para taruna ke daerah operasi yang sebenarnya, agar mereka memiliki bekal pengalaman nyata pada pelaksanaan tugasnya kelak, pengalaman yang tak mungkin didapatkan di Lembaga Pendidikan.

Perjalanan Karir
Lulus dari Atekad di tahun 1959, dengan pangkat Letda Czi, ia ditugaskan pertama kali di Kodam IV /Sriwijaya sebagai Dan Ton Zipur. Kemudian pada tahun 1962 ditugaskan pada Yon Zikon Komando Mandala di Kendari. Seusai tugas Mandala, ia yang waktu itu sudah berpangkat Lettu Czi kembali ke satuan Induknya Kodam IV/Sriwijaya sebagai Dan Kima Yon Zikon-2/Dam IV SWJ. Pada tahun 1962 Lettu Try mengikuti pendidikan MOS Pazikon. Dan tahun 1964 ia mengikuti Latihan Dasar Para.

Tahun 1965 ia pindah ke Jakarta sebagai Dan Ki Dump Truck. Setelah lulus mengikuti pendidikan Kupaltu di tahun 1965, ia dilantik menjadi Kapten pada 1 Januari 1966 dan diangkat menjadi Dan Ki I/Dump Truck, kemudian menjadi Wadan Denma Ditziad. Pada tahun 1967 Kapten Try Sutrisno ini sempat mengikuti Latihan MOS Amfibi. Kemudian dari Ditziad tahun 1968, ia dipindahtugaskan ke Bandung sebagai Wadan Yonzipur-9/Para. Tahun itu pula ia mengikuti tugas belajar di Suslapa Zeni.

Pada tahun 1970 naik pangkat menjadi Mayor Czi, dan dipercaya memimpin Yonzipur/Amfibi di Pasuruan. Tahun 1972 seusai mengikuti pendidikan Seskoad, ia naik pangkat menjadi Letkol Czi dan pindah ke Mabesad Jakarta sebagai Karo Binlatsat Staf Operasi TNI AD. Pada tahun 1977 ia dikirim ke Bandung untuk mengikuti pendidikan Seskogab ABRI.

***
Di tengah kesibukannya itu, ia tidak pernah melupakan kekasih hatinya, Tuti Sutiawati seorang mojang Bandung, puteri pertama dari pasangan Sukarna – Hj. Hasanah. Pak Sukarna ini adalah seorang guru yang dikenal jujur, cakap dan berdisiplin, yang hingga akhir hayatnya sepenuhnya mengabdikan diri di lingkungan pendidikan.

Pada tanggal 5 Februari 1961, Try resmi menikah dengan Tuti Sutiawati dan kemudian telah melahirkan baginya 4 orang putera dan 3 orang puteri. Dalam mendidik keluarganya, Try selalu bertolak pada pola hidup sederhana, berdisiplin dan menjunjung tinggi nilai-nilai aturan hukum, tradisi budaya dan syariat agama. Pasangan suami-isteri ini dikenal sangat harmonis dan bersahaja.

Dari 4 orang puteranya, seorang mengabdikan diri sebagai anggota Polri, dan yang seorang lagi mengabdikan diri sebagai anggota TNI AD mengikuti jejaknya. Sementara puteri sulungnya yang berprofesi sebagai dokter gigi, bersuamikan seorang anggota TNI AD juga, Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, yang menjabat Kasad pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

***
Kesempatan yang langka akhirnya diperoleh pada saat ia berpangkat Letkol. Pada tahun 1974 ia ditugaskan menjadi Ajudan Presiden RI, Soeharto ketika itu. Selang dua tahun, ia naik pangkat menjadi Kolonel Czi. Banyak pengalaman berharga yang berhasil dia timba selama dirinya bertugas sebagai Ajudan Presiden. Ia mengetahui tentang aturan protokoler, etiket kalangan atas, pergaulan dengan para pejabat tinggi negara, sistem pengamanan VVIP, sistem administrasi level puncak, mekanisme pengambilan keputusan dalam berbagai masalah kenegaraan, kesibukan tugas seorang Kepala Negara, bagaimana cara Pejabat Tinggi membagi waktu, sikap Pemimpin Negara dalam menghadapi situasi kritis, tingginya semangat juang dan tanggung jawab seorang Pemimpin dalam mengemban amanah kepemimpinannya, dan lain-lain.

Dua tahun sesudah menyandang pangkat Kolonel, tepatnya pada tahun 1978, ia ditugaskan menjabat sebagai Kasdam XVI/Udayana yang bermarkas di Denpasar, mendampingi Mayjen TNI Dading Kalbuadi yang kala itu menjabat Pangdam.

Setahun kemudian yakni tahun 1979, ketika masih menjabat sebagai Kasdam XVI/Udayana, pangkatnya dinaikkan menjadi Brigjen TNI, dan tak lama kemudian diangkat menjadi Pangdam IV/Sriwijaya. Pada saat menjabat Pangdam IV/Swj itu ia melaksanakan Operasi Ganeca, yakni sebuah operasi lingkungan hidup berupa pengembalian gajah-gajah ke habitatnya. Selain itu, ia yang sekaligus bertindak selaku Laksusda Sumatera Selatan, juga giat menjalankan operasi pemberantasan penyelundupan timah, dan pemberantasan kriminalitas yang amat meresahkan masyarakat setempat pada masa itu. Dan pada saat menjabat Pangdam itu pulalah yakni pada tahun 1980, ia diangkat menjadi Anggota MPR RI Utusan Daerah Sumatera Selatan.

Kemduian, pada 1 Desember 1982, ia diangkat menjadi Pangdam V/Jaya hingga tahun 1985 dan pangkatnya juga naik menjadi Mayjen TNI. Di masa pengabdiannya memimpin Kodam V/Jaya inilah Try dihadapkan dengan beberapa peristiwa gangguan kemanan ibu kota yang cukup menyita perhatian. Di antaranya, yaitu peristiwa terbakarnya Toserba Sarinah, peristiwa Tanjung Priok, dan peristiwa peledakan bom di sebuah Kantor Cabang Bank BCA.

Agustus 1985 pangkatnya dinaikkan lagi menjadi Letjen TNI sekaligus diangkat menjabat Wakasad mendampingi Kasad. Jenderal TNI Rudhini ketika itu. Dan pada tahun itu juga, dirinya dipercaya memimpin organisasi olahraga bulutangkis PB. PBSI, yang merupakan cabang olahraga idola masyarakat. Pada masa jabatannya di organisasi tersebut, ia banyak mengadakan penyegaran di tubuh PB. PBSI yang saat itu sedang mengalami krisis pemain dan krisis prestasi.

Ia bersama Pengurus Pusat bekerjasama dengan seluruh Pengurus Daerah membuat Program Pembinaan PBSI jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Ia juga merintis berdirinya Pelatda-Pelatda dan Pelatnas serta mendirikan Yayasan PBSI sebagai wadah pembibitan kader pemain di daerah-daerah dan pusat.

Hasil dari pembinaannya selama dua periode itu beberapa tahun kemudian langsung terlihat, dan puncaknya adalah diraihnya 2 (dua) medali emas, 2 (dua) medali perak dan 1 (satu) medali perunggu pada event Olimpiade Barcelona tahun 1992. Ia memimpin PB. PBSI selama dua periode yakni dari tahun 1985 hingga tahun 1993, dan kemudian digantikan oleh Letjen TNI Suryadi.

Tak lama menjabat sebagai Wakasad, pada bulan Juni tahun 1986 atau sepuluh bulan sejak diangkat menjadi Wakasad, ia pun kemudian diangkat menjadi Kasad menggantikan Jenderal TNI Rudhini.

Selama menjadi Kasad, yang hanya sekitar satu setengah tahun, Try mengakui tak sempat berbuat banyak dalam membina TNI AD. Ia dengan jujur mengatakan hanya bisa melakukan beberapa pembenahan terbatas di bidang pembinaan personil (terutama pendidikan dan latihan serta pembinaan karier) dan pembinaan material (terutama penataan persenjataan satuan tempur dan asrama prajurit), karena pada awal tahun 1988 ia dipromosikan menjadi Pangab menggantikan Jenderal TNI LB. Moerdani. Namun walaupun begitu ia masih sempat merintis berdirinya Badan TWP TNI AD (Tabungan Wajib Perumahan TNI AD), yang bertujuan membantu para prajurit TNI AD dan PNS TNI AD dalam pengadaan rumah murah yang terjangkau oleh kemampuan mereka, dengan dilandasi oleh semangat gotong royong seluruh warga TNI AD.

Jenderal TNI Try Sutrisno memimpin ABRI, sejak tahun 1988 hingga tahun 1993. Ketika itu ABRI masih terdiri dari institusi TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan POLRI. Banyak peristiwa penting yang patut dicatat selama kepemimpinannya, seperti meletusnya kembali pemberontakan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) di Aceh pada pertengahan tahun 1989, menyusul dibubarkannya Kodam I/Iskandarmuda. GPK separatis Aceh tersebut merupakan kelanjutan (kambuhan) dari GPLHT (Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro) yang lahir pada tahun 1976 dan yang telah berhasil ditumpas pada tahun 1982.

Seiring dengan era keterbukaan yang merebak ke semua sendi kehidupan, GPK Aceh generasi 1989 ini semakin berkembang dengan adanya dukungan politik, militer, maupun logistik, dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dan dibantu serta dikendalikan dari luar negeri.

Pada tahun 1992 gerakan separatis ini berhasil diredam dan dilokalisasi, dan banyak dari anggotanya yang menyerahkan diri dan bersumpah untuk tetap setia kepada NKRI. Ini terjadi semasa Pangdam Bukit Barisan dijabat oleh Mayjen TNI Pramono. Bahkan pelaksanaan Pemilu 1992 di Aceh tersebut ketika itu bisa berlangsung dengan aman, tertib serta berjalan lancar di seluruh daerah. Perkembangan kondisi Aceh selanjutnya setelah Try tak lagi menjadi Pangab, memang menampakkan trend ancaman dengan eskalasi yang semakin meningkat, disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks.

Kemudian, selain gangguan keamanan di Aceh, pada awal tahun 1990 itu di Lampung juga terjadi Peristiwa Talangsari. Peristiwa ini terjadi karena adanya di sana sebuah gerakan perlawanan terhadap Pemerintah yang sah, yang berbau radikalisme dan fanatisme sempit aliran keagamaan.

Dan pada tahun 1991, terjadi juga Peristiwa Santa Cruz yang memakan banyak korban jiwa. Saat itu para anggota gerombolan GPK Timtim (Fretilin) turun ke kota melakukan provokasi kepada masyarakat, dengan melakukan demonstrasi secara brutal menentang integrasi, menyusul dibukanya daerah Timtim dengan dunia luar.

Dalam masalah keamanan dalam negeri saat itu, ia memfokuskan perhatiannya untuk memelihara kondisi stabilitas keamanan di tiga daerah rawan yakni, Aceh, Timtim, dan Irian Jaya. Sehingga ia dengan jajaran ABRI serta dengan dukungan seluruh rakyat, berhasil memelihara stabilitas keamanan di ketiga daerah tersebut dalam tingkat yang kondusif untuk menjalankan program pembangunan nasional, maupun dalam menunjang kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Belakangan setelah tidak menjabat pimpinan militer lagi, ia mengaku, masih mempunyai dua ganjalan hati dan fikiran ketika meninggalkan jabatan tersebut. Kedua ganjalan hati Jenderal tampan yang terkenal ramah ini yang belum bisa direalisasikannya secara tuntas adalah: Pertama, keinginannya untuk melengkapi (mengganti) alat utama sistem persenjataan ABRI yang sebagian besar sudah sangat ketinggalan zaman; serta Kedua, keinginannya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan prajurit (makan, perlengkapan perorangan, dan perumahan).

Kedua hal tersebut tidak dapat dituntaskannya, disebabkan oleh alokasi anggaran pertahanan keamanan yang sangat minim, yang saat itu juga diakui dan bahkan menjadi keprihatinan para Anggota DPR (khususnya Komisi I).

Namun di tengah-tengah keterbatasan anggaran untuk ABRI, ia masih sempat melakukan penggantian sebagian kecil Alut Sista TNI AD yakni peluru kendali Rapier untuk pengamanan obyek vital Arun dan Bontang. Demikian pula penggantian Alut Sista TNI AL dengan beberapa kapal bekas pakai. Juga pembaruan terhadap beberapa Alut Sista TNI AU berupa pengadaan pesawat tempur F-16 dan pesawat latih kelas Charlie, walaupun pembayarannya dengan cara dicicil (multi year program). Sedangkan POLRI mendapatkan perhatian pada pengadaan peralatan khusus untuk keperluan penyidikan, serta perlengkapan untuk Satuan Reserse dan Satuan Lalu Lintas.

Wakil Presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat masa bakti 1992 – 1997 melalui Sidang Umumnya pada tahun 1993, akhirnya memilih putra bangsa ini menjadi Wakil Presiden RI mendampingi HM. Soeharto, presiden terpilih saat itu. Adalah Fraksi ABRI MPR-RI yang lebih dahulu mencalonkannya, mendahului pilihan terbuka dari Presiden Soeharto ketika itu. Suatu hal yang tidak lazim pada era Orde Baru itu. Konon, Presiden Soeharto merasa di-fait accompli.

Dalam pidato pelantikannya, Try berjanji akan membantu tugas-tugas Presiden RI secara optimal sekuat kemampuannya, berdasarkan ketentuan konstitusi dan dengan mengindahkan pengarahan Bapak Presiden. Terpilihnya dirinya sebagai Wapres RI, disikapinya dengan sikap khudhu, tawadhu, dan tasyakur, menyadari bahwa semua itu tak akan terjadi tanpa izin Allah SWT. Dan sesuai dengan batas kewenangan dan tanggungjawabnya selaku Pembantu Presiden, fokus perhatian Try selama menjabat Wapres adalah pada bidang pengawasan atas penyelenggaraan pembangunan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Selama lima tahun menjabat Wapres itu, isterinya, Ny. Tuti Sutiawati, aktif dalam kegiatan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan berbagai kegiatan sosial lainnya, khususnya yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Pada tahun 1998 tugasnya sebagai Wapres berakhir, dan kemudian digantikan oleh BJ. Habibie pada Sidang Umum MPR 1998.

Wakil Presiden


Umar Wirahadikusumah
Banyak Bekerja dan Sedikit Bicara

Mantan Wakil Presiden RI ke-4 (1983-1988) Umar Wirahadikusumah menghembuskan napas terakhir, sekitar pukul 07.53 WIB, Jumat 21 Maret 2003 di Rumah Sakit Pusat TNI-AD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, setelah sempat mendapat perawatan intensif selama dua pekan. Ia seorang putera terbaik bangsa yang jujur, rendah hati, taat pada aturan main dan lebih banyak bekerja daripada berbicara. Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ini juga dinilai relatif bersih dari KKN. Ia juga orang yang legowo, tidak ambisius, menerima apa adanya.

Mantan Pangkostrad kelahiran Situraja, Sumedang, Jawa Barat 10 Oktober 1924, yang wafat pada usia 79 tahun, ini meninggalkan seorang istri, Ny Karlinah Djaja Atmadja, yang dinikahinya 2 Februari 1957, dan dua orang anak, Rini Ariani dan Nila Shanti, serta enam orang cucu. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat petang pukul 16.00, dengan upacara militer yang dipimpin mantan Wapres Jenderal (Purn) Try Sutrisno dan komandan upacara Kolonel Tisna Komara (Asisten Intelijen Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat/Kostrad).

Ia menderita penyakit jantung selama 13 tahun dan telah menjalani operasi by pass jantung tahun 1989 di Herz Und Diabetes Zentrum di Badoeyhausen, Jerman. Setelah operasi jantung tersebut, kesehatan almarhum cukup baik, bahkan tetap bisa berolahraga golf. Namun sejak September 2002, jantung mantan Pangdam V Jakarta Raya (1960-1966) ini kembali mengalami gangguan dan harus menjalani perawatan lagi di Jerman.

Sepulang dari perawatan di Jerman, ia terus menjalani home care karena daya pompa jantungnya telah sangat melemah dan adanya bendungan pada paru sehingga mengakibatkan sesak napas. Sejak 5 Maret 2003, ia dirawat di paviliun Kartika RSPAD, sejak 8 Maret 2003, mendapat perawatan di ruang ICU, hingga akhirnya wafat.

Setelah dimandikan di rumah duka RSPAD, sekitar pukul 12.00 WIB, jenazahnya diusung ke Mesjid Istiqlal untuk disembahyangkan. Kemudian, epat pukul 13.00, tiba di rumah kediaman Jl Teuku Umar No.61, Jakarta Pusat untuk disemayamkan. Beberapa tokoh melawat di antaranya mantan Presiden Soeharto, Presiden Megawati Soekarnoputri, Wapres Hamzah Haz, mantan Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Mantan Wakil Presiden (Wapres) Sudharmono, Menko Kesra Jusuf Kalla, KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu, KSAL Laksamana Bernard Kent Sondakh, Kepala Polri Jenderal (Pol) Dai Bachtiar, Pangkostrad Letjen Bibit Waluyo, Pangdam Jaya Mayjen Djoko Santoso, dan Kepala BIN Hendropriyono.

Upacara pelepasan jenazah di rumah duka dipimpin oleh KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu dengan komandan upacara Kolonel M Nizam (Asisten Perencanaan Kostrad).

Bekerja
Penerima beberapa penghargaan (bintang jasa) ini dikenal sebagai sosok pejabat yang lebih banyak bekerja daripada bicara. Ia juga seorang yang sangat taat pada aturan. Ia tidak suka melihat staf atau pejabat lain yang tidak menaati peraturan. Ia juga orang yang rendah hati dan tak mau menonjol-nonjolkan diri. Ia bukan orang yang menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu atau jabatan.

Ketika ia dipilih menjadi Wakil Presiden (1983-1988), banyak kalangan tidak menduga sebelumnya. Tapi sosoknya yang tidak ambisius rupanya telah menempatkannya memperoleh kepercayaan dari Presiden Soeharto ketika itu. Saat ia digantikan Sudharmono sebagai Wakil Presiden, tak sedikit pun tampak rasa kecewa dalam penampilannya. Ia orang yang legowo.

Ia juga orang yang relatif bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Maka ketika pemerintahan Orde Baru berakhir, dimana banyak pejabatnya disorot karena diduga terlibat KKN dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, ia tidak pernah diusik. Sebab ia tergolong yang relatif bersih di antara banyaknya pejabat yang diduga bergelimang KKN.

Putera kelima dari pasangan Raden Rangga Wirahadikusumah (Wedana Ciawi, Tasikmalaya) dan Raden Ratnaningrum (putri Patih Demang Kartamenda di Bandung), ini memperoleh pendidikan di Eropesche Lagere School (1935-1942)
MULO (1942-1945), SMA (1955-1957) dan Universitas Padjadjaran (1957).

Memulai pendidikan kemiliteran pada zaman Jepang. Ia mengikuti latihan pemuda Seinendojo (Sunen Dancho) Tangerang (1943), lalu masuk latihan perwira (Shoodanchoo) Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor (1944). Kemudian pendidikan Chandra Muka (1951), SSK AD (1955) hingga Sus Jenderal (1966).

Perjalanan karirnya dimulai sebagai Komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Cicalengka, Jawa Barat (1945). Pada masa awal Revolusi itu, sejumlah pemuda Sunda bergabung masuk tentara. Sebagian dari mereka berasal dari keluarga bangsawan, di antaranya Umar Wirahadikusumah (zoon van de Wedana van Ciawi Tasikmalaya). Ia masuk tentara atas kesadarannya sendiri untuk membela tanah air.

Anak bangsawan yang sudah berpendidikan formal MULO (SMP) mendirikan TKR di Cicalengka taanggal 1 September 1945. Kemudian menjadi Wakas Res. X Tasikmalaya (1946) dengan pangkat kapten. Lalu menjadi Ajudan Panglima Kodam (Pangdam) VI Siliwangi (yang ketika itu dijabat AH Nasution). Setelah itu menjadi Dirlat di Garut (1947) serta Komandan Batalyon (Danyon) 1-U/III Cirebon (1947). Kemudian dipercaya menjabat Danyon IV/Be XIII Solo (1949), Komandan Komando Militer Kota (Dan KMK) Cirebon, Kas Ur Ex Knil Div Siliwangi (1950), Ka Su-II Div. Siliwangi (1951), Kas Brigif-L Cirebon (1952), Dan Res XI/Cop Sektor A-1 (1952-l953) dan lnspektur Jenderal (Irjen) T & TIll (1953-1954).

Ia pun sempat menjadi Pengganti Sementara (Pgs) Su.2 TT III (1954-1957) sebelum menjabat Dan Men 10-Dan RTP Sibolga dengan pangkat Letkol (1957). Dari Sibolga, ia dipromosikan menjabat Komandan Komando Militer Kota Besar (Dan KMKB) Jakarta Raya (1959). Lalu menjadi Pejabat (Ps) Pangdam V/Jaya-I (1960) sampai menjadi Pangdam V/Jaya-1 (1961-l965) dengan pangkat kolonel kemudian Brigjen. Pada saat menjabat Pangdam V/Jaya ini ia ikut menumpas G-30-S/PKI.

Selain penumpasan G-30-S/PKI, ia juga banyak terlibat dalam operasi militer, mulai dari perlucutan senjata Jepang di Cicalengka/Tasikmalaya (l945), Kerusuhan “Merah” di daerah Cirebon, Breber dan Tegal (1946-1947), Clash I (1947-l948), dan Wehr Kreise II/Daerah Gerilya III Kuningan Barat sebagai Komandan Batalyon I Brigade Cirebon (1947 -l948).

Ia juga ikut dalam operasi penghancuran pasukan Sutan Akbar Ciniru/Kuningan (1947), penumpasan Peristiwa Madiun sebagai Komandan Batalyon IV dengan pangkat mayor (l948-l950), Clash II sebagal Komandan Ko Troepen Long Mars Solo-Tasikmalaya Barat-Clamis Utara (1948-1950), penumpasan Darul Islam (Dl) Jawa Barat (1950-1952), dan penumpasan PRRI di Tapanuli (1958).

Kehandalannya mendukung Panglima Kostrad Mayjen Soeharto menumpas PKI, ia pun dipercaya menjabat Panglima Komando Strategi Tjadangan Angkatan Darat (Pangkostrad) (1965-l967) menggantikan Mayjen Soeharto sendiri. Beberapa bulan kemudian diangkat menjadi Pangkolaga (1966). Lalu menjadi Wakil Panglima Angkatan Darat (Wapangad) (1967-1969). Karir militernya berpuncak sebagai Kepala Staf AD (Desember 1969-AprII1973). Setelah itu, ia menjabat Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) selama 10 tahun (1973-l983). Kemudian ia terpilih menjabat Wakil Presiden RI (1983-1988) mendampingi Presiden Soeharto.

Umar seorang prajurit pejuang yang taat beragama. Ia selalu tertib melakukan shalat liwa waktu. Ketika menjabat wakil presiden, pada setiap bulan Ramadhan, dia selalu mengadakan shalat tarawih di Istana Wakil Presiden. Ia juga orang yang tidak suka kemewahan dan berfoya-foya. Ia orang yang sederhana.

Saat awal menjabat wapres, ia dan keluarganya enggan meninggalkan rumah pribadinya di Jalan Agus Salim yang sederhana untuk pindah ke rumah dinas yang sudah disiapkan. Sebenarnya ia lebih senang tinggal di rumah yang mungil dan sederhana itu. Namun, karena jabatannya, dan setelah melalui perdebatan yang sedikit alot, akhirnya ia bersedia pindah ke rumah dinas dan menggunakan mobil dinas wapres yang disediakan Sekretariat Negara.

Ia satu di antara sedikit pejabat yang berkeinginan memberantas korupsi di negeri ini. Semasa kondisi kesehatannya masih baik, ia sering main tenis, golf dan jalan kaki di waktu pagi di pekarangan rumahnya bersama istrinya. Kini, ia telah pergi, dengan meninggalkan kenangan baik bagi bangsanya.

Wakil Presiden

Letnan Jenderal (Purn) Sudharmono SH
Bersama Pak Harto Sampai Akhir

Letnan Jenderal (Purn) Sudharmono SH, Wakil Presiden Kabinet Pembangunan V (11 Maret 1988-11 Maret 1993), meninggal dunia di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (MMC), Kuningan, Jakarta, Rabu 25 Januari 2006 pukul 19.40. Tokoh kelahiran Gresik, Jawa Timur, 12 Maret 1927 yang menjabat Menteri Sekretaris Negara tiga kali berturut-turut (1978-1988), itu meninggal akibat infeksi paru dan komplikasi penyakit lain.

Dia menderita infeksi paru, disusul sejumlah komplikasi. Sebelumnya jenderal pekerja keras itu beberapa lama dirawat di Singapura. Setahun sebelumnya juga menjalani perawatan di Jepang. Saat itu, almarhum dinyatakan mengalami gejala parkinson.

Saat-saat terakhir di unit perawatan intensif RS MMC, Ny Emma Norma Sudharmono, dengan kursi roda, bersama seluruh anggota keluarga menungguinya. Kemudian jenazah disemayamkan di kediaman Jalan Senopati 44B. Sejumlah tokoh datang melayat, di antaranya mantan Persiden Soeharto.

Menurut Zaenal Abidin, sekretaris pribadi Pak Dhar, keluarga menghendaki almarhum dimakamkan sebelum (shalat) dzuhur atau sekitar pukul 10.00, Kamis 26 Januari 2006. Direncanakan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan bertindak sebagai inspektur upacara pemakaman.

Setelah tidak aktif di pemerintahan, Sudharmono selalu setia bekerja bersama Pak Harto. Dia dipercaya mengordinir tujuh yayasan yang didirikan Pak Harto, yakni Dharmais, Supersemar, Dakap, Damandiri, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Gotong Royong, dan Trikora.

Bangkit Bersama Pak Harto

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-5 periode 1988-1993, ini cukup lama mendampingi Presiden Soeharto saat berkuasa sampai sesudah lengser, baik sebagai Menteri Negara Sekretaris Negara dan Wakil Presiden maupun Koordinator Yayasan-yayasan yang didirikan Pak Harto. Pak Dar, panggilan akrabnya, terpilih menjadi Wapres setelah berhasil memimpin DPP Golkar dengan kemenangan mutlak pada Pemilu 1987.

Pria bertubuh ceking dan enerjik ini, masih tampak bugar pada usia tuanya. Lulusan Akademi Hukum Militer (1956) kelahiran Gresik, Jawa Timur, 12 Maret 1927, masih aktif mengorganisir kegiatan yayasan-yayasan yang didirikan Pak Harto. Sejak muda, di tengah kesibukannya, dia gemar berolahraga, telah menjadi salah satu penyebab kebugarannya.

Pada periodenya sebagai Wapres, dia membentuk Tromol Pos 5000 sebagai sarana pengawasan masyarakat. Selain itu dia memulai kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke tiap Propinsi, serta ke Departemen, Kantor Negara dan Lembaga Departemen Non Pemerintah. Pada periode ini juga Rapat Koordinasi Pengawasan diselenggarakan setiap tahun.

Saat pemilihan Wakil Presiden pada Sidang Umum MPR Maret 1988, sempat terjadi ketegangan antara yang menjagokan Sudharmono dan Try Sutrisno. Sudharmono yang saat itu menjabat Mensesneg merangkap Ketua Umum DPP Golkar dijagokan Golongan Karya unsur sipil (jalur G) dan birokarasi (jalur B). Sementara Jenderal TNI Try yang menjabat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pangab), dijagokan Golongan Karya unsur militer (jalur A) yang dimotori Menkopolkam LB Moerdani.

Masing-masing, punya kepentingan dalam kancah politik nasional. Puncaknya, Sudharmono malah dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, tuduhan itu ditepis. Presiden Soeharto akhirnya menunjuk Sudharmono untuk dipilih MPR jadi wakil presiden.

Saat itu, orang-orang yang dianggap “tak bersih lingkungan” di instansi pemerintahan diberhentikan. Ibarat epidemi, orang-orang media pun tak luput dari serangan. Harmoko, menteri penerangan ketika itu, gencar mengampanyekan “bersih diri” dan “bersih lingkungan.” Pernyataan resminya dikutip koran-koran, “Ada PKI dalam tubuh pers kita.” Momok komunisme terus dihidupkan.

Terpilihnya Sudharmono jadi Wakil Presiden tak terlepas dari keberhasilannya memimpin DPP Golongan Karya. Pada periode kepemimpinannya, Golkar makin mendominasi (mayoritas mutlak) politik Indonesia dengan meraih suara 72 persen pada Pemilu 1997.

Sudharmono terpilih menjadi ketua Umum DPP Golkar periode 1983-1988 pada Musyawarah Nasional III Golongan Karya (Golkar), Oktober 1983. Dia menggantikan Amir Moertono.

Tak salah bila disebut bahwa dia orang kepercayaan Pak Harto. Sangat lama dia mendampingi Presiden Soeharto. Jabatan sekretaris negara, yang kemudian menjadi Menteri Sekretaris Negara, dipercayakan padanya sejak 1970 hingga tahun 1988, sampai menjadi Wakil Presiden.

Dia benar-benar bangkit sejak kebangkitan Orde Baru. Tuduhan keterlibatannya dalam organisasi PKI, dinilai beberapa pihak tak beralasan. Sebab, konon pada 12 Maret 1966, sehari setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1988, bahwa Sudharmono yang ketika itu mengetuai Tim Operasionil Pusat Gabungan-V Komando Operasi Tertinggi (Koti) bahkan memerintahkan pengetikan naskah yang menyatakan PKI sebagai partai terlarang.

Sebagai militer, suami dari Emma Norma dan ayah tiga anak, ini memulai kiprahnya sejak zaman Perang Kemerdekaan, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia bergabung dengan Divisi Ronggolawe berpangkat kapten. Seusai perang, Pak Dhar menimba ilmu di Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), hingga meraih gelar Sarjana Hukum. Setelah itu, dia sempat bertugas sebagai jaksa tentara. ?e-ti/crs, dari berbagai sumber

Wakil Prseiden
Prof. Dr.Ing. Dr. Sc.h.c. Bacharuddin Jusuf Habibie
Presiden ketiga Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal.

Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini, harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Gouvernments Middlebare School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya.

Setelah tamat SMA di bandung tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung (Sekarang ITB). Beliau mendapat gelar Diploma dari Technische Hochschule, Jerman tahun 1960 yang kemudian mendapatkan gekar Doktor dari tempat yang sama tahun 1965. Habibie menikah tahun 1962, dan dikaruniai dua orang anak. Tahun 1967, menjadi Profesor kehormatan (Guru Besar) pada Institut Teknologi Bandung.

Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali, peraih penghargaan bergengsi Theodore van Karman Award, itu kembali dari “habitat”-nya Jerman, beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat Summa Cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB Gmbh Jerman, sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia.

Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN Industri Strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat refrendum Timor Timur yang memilih merdeka. Pidato Pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukim ke Jerman.

Biodata B.J. Habibie

Nama : Prof. Dr.Ing. Dr. Sc.h.c. Bacharuddin Jusuf Habibie
Lahir : Pare-Pare, 25 Juni 1936
Agama : Islam
Jabatan : Presiden RI Ketiga (1998-1999)

Pendiri dan Ketua Dewan Pembina The Habibie Center
Istri : dr. Hasri Ainun Habibie (Menikah 12 Mei 1962)
Anak : Ilham Akbar dan Thareq Kemal
Cucu : Empat orang
Ayah : Alwi Abdul Jalil Habibie
Ibu : R.A. Tuti Marini Puspowardoyo
Jumlah Saudara: Anak Keempat dari Delapan Bersaudara

Pendidikan :

  • ITB Bandung, tahun 1954
  • Rheinisch Westfalische Technische Hochscule (RWTH), Aachen, Jerman, dengan gelar Diplom-Ingenieur, predikat Cum laude pada Fakultas Mekanikal Engineering, Departemen Desain dan Konstruksi Pesawat Terbang (1955-1960).
  • Rheinisch Westfalische Technische Hochscule (RWTH), Aachen, Jerman, dengan gelar doktor konstruksi pesawat terbang, predikat Summa Cum laude, pada Fakultas Mekanikal Engineering, Departemen Desain dan Konstruksi Pesawat Terbang (1960-1965).
  • Menyampaikan pidato pengukuhan gelar profesor tentang konstruksi pesawat terbang di ITB Bandung, pada tahun 1977.

Pekerjaan :

  • Kepala Riset dan Pengembangan Analisis Struktur pada perusahaan Hamburger Flugzeugbau Gmbh, Hamburg, Jerman antara tahun 1965-1969.
  • Kepala Divisi Metode dan Teknologi pada Pesawat Komersial dan Angkut Militer MBB Gmbh, di Hamburg dan Munchen antara 1969-19973
  • Wakil Presiden dan Direktur Teknologi pada MBB Gmbh, Hamburg dan Munchen tahun 1973-1978
  • Penasehat Senior Teknologi pada Dewan Direksi MBB tahun 1978.
  • Pulang ke Indonesia dan memimpin Divisi Advanced Technology Pertamina, yang merupakan cikal bakal BPPT, tahun 1974-1978.
  • Penasehat Pemerintah Indonesia di Bidang Pengembangan Teknologi dan Pesawat Terbang, bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tahun 1974-1978.
  • Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) sekaligus Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tahun 1978-1998.
  • Wakil Presiden R.I. pada 11 Maret 1998-21 Mei 1998.
  • Presiden RI 21 Mei 1998-20 Oktober 1999.

Organisasi:
Pendiri dan Ketua Umum ICMI

Penghargaan:
Theodore van Karman Award
Sumber:
Dari berbagai sumber antara lain The Habibie Center dan Soeharto Center.com

About these ads

2 responses to this post.

  1. Posted by vira on April 11, 2012 at 2:19 pm

    keren

    Balas

  2. Posted by laras amalia on Oktober 14, 2012 at 11:26 am

    bapak soeharto adalah contoh bangsa yang sangat baik

    Balas

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: